JAKARTA, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memercayakan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) dari ancaman radiasi di Jepang kepada Pemerintah Jepang.

Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo juga telah melakukan upaya perlindungan kepada para WNI di daerah rawan radiasi dengan cara evakuasi.

"Pemerintah Jepang sangat hati-hati dan teliti, jadi tidak akan mungkin ada WNI yang pergi dari satu titik ke titik lain tanpa diperiksa kondisi fisiknya," ungkap Marty, Selasa (15/3/2011) di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.

Ia mencontohkan, WNI yang dievakuasi kembali ke Tanah Air harus diperiksa terlebih dahulu oleh Pemerintah Jepang. Tujuannya untuk memastikan tidak ada warga yang terkena radiasi keluar dari batas "Negeri Sakura" tersebut.

"Jadi, semuanya terukur dan kami percayakan kepada Pemerintah Jepang sehingga tidak perlu panik," ucap Marty. Selain upaya yang dilakukan Jepang, Pemerintah Indonesia juga memastikan tidak ada satu pun warganya yang berada di dalam daerah jangkauan radiasi.

Saat ini Pemerintah Jepang telah menetapkan jarak sejauh 20 kilometer dari pusat ledakan sebagai daerah rawan. "Pemerintah Indonesia juga menggarisbawahi peringatan Jepang supaya warga kita dievakuasi dan tidak terkena dampak radiasi," katanya.

Sebelumnya, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Daiichi di Fukushima meledak akibat kegagalan sistem pompa. Namun, reaktor tidak mengalami kerusakan.

Zat radioaktif terpaksa dilepaskan di beberapa instalasi nuklir di lokasi ini untuk mengurangi tekanan pada reaktor, yang menyebabkan udara tercemar radiasi.

Bencana dahsyat itu telah mengakibatkan 165 orang terkontaminasi radiasi nuklir dan kemungkinan jumlah itu bertambah.

Adapun WNI di Fukushima mencapai 85 orang, sekitar tiga orang bertempat tinggal dalam wilayah yang masuk dalam kategori rawan, yakni di bawah 20 kilometer dari pusat ledakan. Tiga orang tersebut sudah dievakuasi KBRI. 

Sumber: KOMPAS.com